PERATURAN OJK Nomor 26 Tahun 2025

(1) Perusahaan wajib menyusun:
a. laporan keuangan tahunan untuk periode 1
Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan
standar akuntansi keuangan yang berlaku di
Indonesia;
b. laporan keuangan tahunan untuk periode 1
Januari sampai dengan 31 Desember berdasarkan
ketentuan peraturan perundang - undangan di
bidang perasuransian;
c. laporan triwulanan untuk periode 1 Januari sampai
dengan akhir triwulanan yang bersangkutan
berdasarkan s tandar akuntansi keuangan yang
berlaku di Indonesia;
d. laporan bulanan untuk periode tanggal 1 sampai
dengan akhir bulan berjalan; dan
e. laporan aktuaris tahunan untuk periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember.
(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik
yang terdaftar di O toritas J asa K euangan.
(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a wajib mendapat pengesahan rapat
umum pemegang saham paling lambat 6 (enam) bulan
setelah t ahun buku berakhir.
(4) Pengesahan rapat umum pemegang saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk akta
pengesahan.
(5) Akta pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah
pengesahan rapat umum pemegang saham.
(6) Dalam hal akuntan publik memberikan management
letter kepada Perusahaan, laporan keuangan tahunan
wajib dilengkapi dengan management letter .
(7) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b wajib ditelaah dan dinilai
kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan di bidang kesehatan keuangan perusahaan
perasuransian oleh Aktuaris Perusahaan atau akuntan
publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(8) Laporan akt uaris tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e merupakan laporan yang
menggambarkan perkiraan kemampuan Perusahaan
untuk memenuhi kewajibannya di masa depan.
- 46 -
(9) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e harus ditandatangani oleh Aktuaris
Perusahaan.
(10) Laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e wajib ditelaah dan dinilai kewajaran
penyajiannya oleh konsultan aktuaria yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) t ahun.
(11) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai
dengan huruf e ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.