MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERATURAN OJK

PERATURAN OJK Nomor 26 Tahun 2025

Tentang

Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Sedang dibacaPasal 50Pasal 50 dari 87
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
26Nomor
2025Tahun Terbit
87Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 50 dari 87
57%
TEKS RESMI

Pasal 50

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), ayat (4), dan/atau
Pasal 49 ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau
seluruh kegiatan usaha;
c. larangan untuk memasa rkan produk asuransi
untuk lini usaha tertentu;
d. penurunan tingkat kesehatan Perusahaan;
dan/atau
- 38 -
e. larangan menjadi pengendali dan pemegang
saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris
atau yang setara dengan pemegang saham,
anggota direksi, dan anggota dewan komisaris
pada badan hukum berbentuk koperasi atau
usaha bersama, dewan pengawas syariah, atau
menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi,
atau yang setara dengan jabatan eksekutif di
bawah direksi pada badan hukum berbentuk
koperasi atau usaha ber sama, pada perusahaan
perasuransian.
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah
diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi
peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c
telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut
sanksi administratif.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
AsuransiDisebut dalam Pasal 50

Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi untuk memberikan penggantian, pembayaran,…

 Badan HukumDisebut dalam Pasal 50

Badan Hukum adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan…

 Dewan KomisarisDisebut dalam Pasal 50

Dewan Komisaris adalah istilah dalam pendirian, pengelolaan, perizinan, kepemilikan, perubahan, atau pembubaran badan usaha dan perseroan, termasuk perseroan…

 Dewan Pengawas SyariahDisebut dalam Pasal 50

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank Syariah…

 DireksiDisebut dalam Pasal 50

Direksi adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

 IkanDisebut dalam Pasal 50

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 KesehatanDisebut dalam Pasal 50

Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang secara fisik, jiwa, dan sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan…

 KomisarisDisebut dalam Pasal 50

Komisaris adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045