PERATURAN OJK Nomor 26 Tahun 2025

(1) Perusahaan wajib memiliki dan menatausahakan daftar
rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 dan Kelompok Penerima Investasi yang bukan
Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ,
untuk:
a. investasi atas aset selain Subdana sebagaima na
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
b. investasi atas aset Subdana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
(2) Daftar rincian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat nama Pihak Terkait
dan hubungan antara Pihak Terkait d an Perusahaan.
(3) Daftar rincian Kelompok Penerima Investasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berisi nama Pihak, nama Kelompok Penerima Investasi
yang bukan Pihak Terkait, dan hubungan antara Pihak
dengan Pihak lain dalam Kelompok Penerima In vestasi
yang bukan Pihak Terkait.
(4) Perusahaan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan:
a. laporan daftar rincian Pihak Terkait dan Kelompok
Penerima Investasi yang bukan Pihak Terkait yang
menerima investasi atas aset Subdana dan selain
Subdana;
b. lapo ran penempatan investasi pada:
1. Pihak Terkait;
2. satu Pihak yang bukan Pihak Terkait; dan
3. satu Kelompok Penerima Investasi yang bukan
Pihak Terkait,
yang menerima investasi dari selain Subdana; dan
c. laporan penempatan investasi pada Pihak Terkait,
satu Pihak yang bukan Pihak Terkait, dan satu
Kelompok Penerima Investasi yang bukan Pihak
Terkait yang menerima investasi dari Subdana.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib
disampaikan:
a. setiap bulan sebagai bagian dari laporan bulanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)
huruf d ; atau
b. sesuai dengan batas waktu yang diminta Otoritas
Jasa Keuangan apabila Otoritas Jasa Keuangan
meminta Perusahaan menyampaikan laporan
tersebut.
- 47 -