PMK Nomor 92 Tahun 2025

(1) At as BTD atau BDN yang tidak laku Lelang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 diajukan usulan untuk
dilakukan Pemusnahan, Hibah, atau pelelangan dengan
penyesuaian nilai.
(2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan sebagai b erikut:
a. usulan dari Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai diajukan kepada Kepala
Kantor Wilayah;
b. usulan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama, Kepala
Kantor Wilayah, atau Direktur P2 diajukan kepada
Direktur Jenderal.
(3) Usulan Pemusnahan, Hibah, atau pelelangan dengan
penyesuaian nilai terhadap BTD atau BDN yang tidak laku
Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan
dengan menggunakan contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan
bagian tid ak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.