PMK Nomor 92 Tahun 2025

(1) Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor
Pelayanan Utama, atau Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai menyampaikan laporan
mengenai pencatatan dan penyelesaian administrasi BTD
atau BDN dengan ketentuan seb agai berikut:
a. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 30
Juni, disampaikan paling lama pada tanggal 15 Juli
tahun yang bersangkutan; dan
b. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31
Desember, disampaikan paling lama pada tanggal 15
Januari tahun berikutnya.
(2) Penyampaian laporan mengenai pencatatan dan
penyelesaian administrasi BTD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan kete ntuan sebagai
berikut:
a. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai menyampaikan laporan kepada Direktur
Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah; atau
b. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
(3) Penyampaian laporan mengenai pencatatan dan
penyelesaian administrasi BDN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai menyampaikan laporan kepada Direktur
Jenderal dan Kepala Kan tor Wilayah; atau
b. Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
(4) Ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengadministrasia n
BTD atau BDN telah dilakukan dengan menggunakan BCP
melalui SKP.