PMK Nomor 92 Tahun 2025

(1) Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor
Pelayanan Utama, atau Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai menyampaikan usulan
peruntukan BMMN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (1) kepada Menteri atau pejabat yang
ditunjuk atas nam a Menteri.
(2) Usulan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan:
a. keputusan mengenai penetapan BMMN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
b. daftar BMMN yang diajukan usulan peruntukannya;
c. berita acara pencacahan barang;
d. surat pernyata an kesediaan dari Kementerian/
Lembaga yang ditandatangani oleh Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Lembaga dari Kementerian/
Lembaga bersangkutan, dalam hal BMMN diusulkan
untuk dilakukan PSP; dan
e. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah dari
pemerintah daera h/desa, lembaga sosial/budaya/
keagamaan/kemanusiaan/pendidikan yang bersifat
non komersial, yang ditandatangani oleh Sekretaris
Daerah/Kepala Desa atau pimpinan lembaga, dalam
hal BMMN diusulkan untuk dilakukan Hibah.
(3) Usulan peruntukan BMMN sebagaimana di maksud pada
ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
- 30 -
(4) BMMN berupa uang tunai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (3) dikecuali kan dari ketentuan pengajuan
usulan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).