PMK Nomor 92 Tahun 2025

(1) Apabila pada pelelangan pertama BMMN tidak laku,
dilakukan pelelangan kedua.
(2) Nilai limit Lelang BMMN dalam pelelangan kedua
menggunakan nilai limit Lelang yang sama pada saat
pelelangan pertama atau berdasarkan hasil penilaian
kembali.
(3) Apabila pada pelelangan ked ua BMMN tidak laku,
Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor
Pelayanan Utama, atau Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai dapat menyampaikan usulan
peruntukan kembali untuk dilakukan pelelangan ketiga,
Pemusnahan, PSP, Hibah, dan/ata u Penghapusan.
(4) Usulan peruntukan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), disampaikan kepada Menteri atau pejabat yang
ditunjuk atas nama Menteri.
(5) Dalam hal diusulkan untuk dilakukan pelelangan ketiga,
dilakukan Penilaian kembali terhadap BMMN.
(6) Penilai an kembali terhadap BMMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh penilai pemerintah
atau penilai publik.
(7) Dalam hal BMMN tidak laku pada pelelangan ketiga ,
Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor
Pelayanan Utama, atau Kepala Kantor Peng awasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai menyampaikan usulan
peruntukan kembali untuk dilakukan Pemusnahan, PSP,
Hibah, dan/atau Penghapusan.
(8) Usulan peruntukan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), disampaikan kepada Menteri atau pejabat yang
ditunjuk atas nama Menteri.