PMK Nomor 92 Tahun 2025

(1) Dalam hal BMMN diajukan usulan peruntukannya untuk
dilakukan penjualan secara Lelang, terhadap BMMN
dilakukan penilaian untuk mendapatkan Nilai Wajar.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh penilai pemerintah atau penilai publik.
(3) Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor
Pelaya nan Utama, atau Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai menetapkan nilai limit Lelang
sebesar Nilai Wajar dengan mempertimbangkan faktor
biaya.
(4) Faktor biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diperhitungkan sebagai pengurang dari Nilai Wajar,
meliputi:
a. sewa gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh)
hari;
b. sewa gudang di TLB - TPP, dihitung sejak barang
disimpan di TLB - TPP sampai dengan saat pengajuan
usulan peruntukan dengan perhitungan jumlah hari
paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
c. biaya pencacahan;
d. biaya pengangkutan barang dari TPS ke TLB - TPP;
- 31 -
e. biaya/upah buruh; dan/atau
f. biaya lainnya yang diperhitungkan berdasarkan biaya
yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran
yang sah ( at cost ).
(5) Faktor biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
sampai dengan huruf f, diperhitungkan dalam hal BMMN
disimpan di TPP yang disediakan oleh selain DJBC.
(6) Terhadap BMMN yang saat penimbunannya di TPS terjadi
pemindahan lokasi penimbunan ke TPS lain di kawasan
pabean lain sebagaimana dimaksud dalam P asal 3 ayat (2)
huruf b, besaran biaya sewa gudang di TPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikenakan sebesar biaya
penimbunan terhitung sejak di TPS awal sampai dengan di
TPS lain untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(7) Penetapan Nilai Limit Lelang sebag aimana dimaksud pada
ayat (3) diterbitkan dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf W yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.