PMK Nomor 92 Tahun 2025

(1) Pemilik barang dan/atau sarana pengangkut, importir,
atau eksportir, dapat mengajukan permohonan
pencabutan keberatan atas penetapan status barang
dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN sebagaimana
- 18 -
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang telah disampaikan
ke pada Menteri sepanjang belum diterbitkan keputusan
atas keberatan yang diajukan.
(2) Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada:
a. Menteri melalui Direktur KBP, dalam hal keputusan
mengenai penetapan barang dan/atau sarana
pengangkut sebagai BDN ditetapkan oleh
Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
b. Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah, dalam hal
keputusan mengenai penetapan barang dan/atau
sarana pengangkut sebagai BDN diteta pkan oleh
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai yang berada di bawah pengawasannya.
(3) Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bahasa Indonesia
dengan menyebutkan alasan pencabutan keberatan dan
dilengkapi data, dokumen, dan/atau bukti paling sedikit
meliputi:
a. salinan surat permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
b. salinan tanda terima pengajuan berkas keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); dan
c. identitas orang yang menandatangani permohonan
pencabutan keberatan.
(4) Dalam hal permohonan pencabutan keberatan diajukan
oleh Badan Hukum, orang yang menandatangani
permohonan pencabutan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan orang yang
namany a tercantum dalam akta perusahaan.
(5) Dalam hal permohonan pencabutan keberatan
ditandatangani oleh selain orang yang namanya tercantum
dalam akta perusahaan, permohonan pencabutan
keberatan dilengkapi dengan surat kuasa dari orang yang
namanya tercantum dala m akta perusahaan.
(6) Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan:
a. secara elektronik melalui Portal DJBC; atau
b. secara manual dan berjenjang melalui Pejabat Bea
dan Cukai yang menetapkan status barang
dan/atau sarana pengangk ut sebagai BDN, dalam
hal Portal DJBC belum tersedia atau mengalami
gangguan operasional.
(7) Terhadap permohonan pencabutan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur KBP atau
Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri memberikan
persetujuan atau pen olakan.
(8) Dalam hal permohonan pencabutan keberatan disetujui
dan telah diterbitkan surat persetujuan pencabutan
keberatan, keberatan tidak dapat diajukan kembali.
(9) Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh forma t
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
- 19 -