PMK Nomor 92 Tahun 2025

(1) Terhadap BDN berupa barang dan/atau sarana
pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b
yang berdasarkan hasil penelitian ditemukan bukti
permulaan yang cukup terjadi tindak pidana di bidang
- 13 -
kepabe anan dan pelakunya dikenal, berlaku ketentuan
sebagai berikut:
a. BDN diserahkan kepada PPNS DJBC untuk disita
sebagai barang bukti jika diperlukan sebagai bukti di
pengadilan;
b. jika BDN tidak diperlukan sebagai bukti di
pengadilan:
1. BDN dapat diselesaikan k ewajiban pabeannya
oleh importir, eksportir, pemilik barang, atau
kuasanya dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak penyimpanan di
TPP atau TLB - TPP dengan:
a) dilunasi bea masuk, bea keluar, cukai,
dan/atau PDRI yang terutang;
b) menye rahkan dokumen atau keterangan
yang diperlukan sehubungan dengan
larangan atau pembatasan impor atau
ekspor, jika BDN merupakan Barang
Lartas; dan
c) menyerahkan sejumlah uang yang
besarannya ditetapkan oleh Menteri sebagai
ganti barang yang besarnya tidak me lebihi
harga barang; atau
2. tetap menjadi BDN sampai dengan adanya
putusan pengadilan, dalam hal atas BDN
tersebut tidak diselesaikan kewajiban
pabeannya dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak penyimpanan di
TPP atau TLB - TPP.
(2) Terhadap BDN berupa barang dan/atau sarana
pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang
merupakan pelanggaran administrasi, dapat diselesaikan
kewajiban pabeannya oleh importir, eksportir, pemilik
barang, atau kuasanya, dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyimpanan di
TPP atau TLB - TPP, dengan:
a. dilunasi bea masuk, bea keluar, cukai, sanksi
administrasi berupa denda, dan/atau PDRI yang
terutang; dan
b. menyerahkan dokumen atau keterangan yang
diperlukan sehubungan den gan larangan atau
pembatasan impor atau ekspor, dalam hal
merupakan Barang Lartas.
(3) Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan
barang impor sementara yang akan diselesaikan dengan
diekspor kembali atau p enyelesaian selain diekspor
kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan mengenai impor sementara, dapat diserahkan
kembali kepada importir dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyimpanan di
TPP atau TLB - TPP.
(4) Dalam hal importir, eksportir, pemilik barang, atau
kuasanya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak
melakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) atau tidak melakukan realisasi ekspor kembali
- 14 -
atau penyelesaian selain ekspor kembali seb agaimana
dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a. barang dan/atau sarana pengangkut ditetapkan
menjadi BMMN, dalam hal merupakan barang
larangan atau pembatasan apabila tidak terdapat
permohonan keberatan; atau
b. barang dan/atau sarana pengangkut ditetapkan
untuk dilelang, dalam hal bukan merupakan Barang
L artas.
(5) Penetapan atas BDN yang disita sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, batal dengan adanya penetapan sita
dari pengadilan negeri dan penguasaan atas barang
tersebut beralih kepada PPNS DJBC.