PMK Nomor 92 Tahun 2025

(1) Status sebagai BDN dibatalkan, apabila:
a. tidak dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kesalahan
atau pelanggaran berdasarkan hasil penelitian
Pejabat Bea dan Cukai dan telah diselesaikan
kewajiban pabeannya;
b. BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut
yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai telah
diselesaikan kewajiban pabeannya sesuai ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf
b angka 1 dan ayat (2);
c. BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut
yang ditegah yang merupakan barang impor
sementara telah diekspor kembali atau telah
diselesaikan dengan penyelesaian selain dengan
diekspor kembali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari sesuai keten tuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (3); atau
d. BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut
yang ditinggalkan di kawasan pabean telah
diselesaikan kewajiban pabeannya oleh pemiliknya
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai
ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16.
(2) Pembatalan status sebagai BDN dilakukan oleh
Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor
Pelayanan dengan menerbitkan keputusan mengenai
pembatalan status sebagai BDN.
(3) Pembatalan status sebagai BDN dapat dilakukan
terhadap:
a. seluruh barang dalam keputusan penetapan BDN;
atau
b. sebagian barang, dalam hal hanya sebagian barang
dalam keputusan penetapan BDN yang dilakukan
pembatalan.
(4) Keputusan mengenai pembatalan status seba gai BDN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan
menggunakan contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.