PMK Nomor 92 Tahun 2025

BMMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1),
diajukan usulan peruntukannya didasarkan pada
pertimbangan sebagai berikut:
a. penjualan secara Lelang, jika:
1. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara;
dan
- 29 -
2. tidak melanggar ketentuan peraturan perundang -
undangan;
b. PSP, untuk:
1. penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/
Lembaga; atau
2. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka
menjalankan pelayanan sesuai tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga;
c. Hibah:
1. untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja
pemerintah daerah;
2. untuk kepentingan sosial, kebudayaan, keagamaan,
dan kemanusiaan; atau
3. tidak menggang gu kesehatan, keamanan,
keselamatan, lingkungan, dan moral bangsa (K3LM);
d. Pemusnahan, dalam hal:
1. BMMN tidak dapat digunakan, tidak dapat
dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dihibahkan;
2. tidak mempunyai nilai ekonomis;
3. dilarang diekspor atau diimpor; dan/at au
4. berdasarkan peraturan perundang - undangan harus
dimusnahkan; atau
e. Penghapusan, dalam hal BMMN mengalami penyusutan
atau hilang.