PORTAL REGULASIPMK
PMK Nomor 92 Tahun 2025
Tentang
Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara
Sedang dibacaPasal 48Pasal 47 dari 65
☰Daftar Isi Regulasi65 Pasal
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →92Nomor
2025Tahun Terbit
65Total Pasal
—Total Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 47 dari 65
72%
TEKS RESMI
Pasal 48
(1) Harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta
Lelang yang telah disahkan sebagai pemenang Lelang oleh
pejabat Lelang, merupakan harga Lelang.
- 32 -
(2) Jumlah penerimaan negara yang berasal dari Lelang
BMMN sesuai harga Lelang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disetor seluruhnya ke kas negara.
(3) Selain membayar harga Lelang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemenang Lelang wajib membayar sewa
gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(4) Biaya sewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dibayarkan langsung oleh pemenang Lelang kepada yang
berhak.
(5) Dalam hal BMMN disimpan di TPP yang disediakan oleh
selain DJBC, selain harus membayar harga Lelang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenang Lelang
wajib membayar:
a. sew a gudang di TPS untuk paling lama 30 (tiga puluh)
hari, biaya sewa gudang di TLB - TPP untuk paling
lama 90 (sembilan puluh) hari; serta
b. biaya - biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (4) huruf c sampai dengan huruf f.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Kas NegaraDisebut dalam Pasal 48
Kas Negara adalah istilah dalam hukum perbendaharaan negara yang menjelaskan pejabat perbendaharaan, pelaksanaan pendapatan dan belanja, pengelolaan uang,…
PejabatDisebut dalam Pasal 48Pejabat adalah seseorang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diangkat atau diberi tugas, jabatan, kewenangan, atau tanggung jawab tertentu…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 2 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045