PMK Nomor 92 Tahun 2025

(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemblokiran
Akses Kepabeanan terhadap pemilik, importir, atau
eksportir yang tidak menyelesaikan kewajiban pabean atas
barang impor atau ekspor yang dinyatakan sebagai BTD
dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhit ung sejak
disimpan di TPP atau TLBTPP.
(2) Pemblokiran Akses Kepabeanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setelah Pejabat Bea dan Cukai
mendapatkan konfirmasi mengenai kepemilikan atas BTD.
(3) Pembukaan blokir Akses Kepabeanan dilakukan dalam hal
BTD:
a. telah dilakukan penyelesaian kewajiban pabean oleh
pemilik, importir, eksportir, atau kuasanya; atau
b. telah dilakukan pemusnahan, laku Lelang, atau
ditetapkan menjadi BMMN oleh Pejabat Bea dan
Cukai.
(4) Penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud
p ada ayat (3) huruf a berupa:
a. diimpor untuk dipakai setelah bea masuk, cukai,
PDRI, dan biaya lainnya yang terutang dilunasi;
b. diekspor kembali, setelah biaya yang terutang
dilunasi;
c. dibatalkan ekspornya, setelah biaya yang terutang
dilunasi;
d. diekspor, sete lah biaya yang terutang dilunasi;
- 38 -
e. dikeluarkan dengan tujuan TPB, setelah biaya yang
terutang dilunasi; atau
f. dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan
Cukai.
(5) Dikecualikan dari ketentuan pemblokiran Akses
Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d alam
hal BTD merupakan:
a. barang yang dikirim melalui PPYD atau PJT;
b. barang bawaan penumpang atau awak sarana
pengangkut;
c. barang pelintas batas; atau
d. barang yang diimpor atau diekspor oleh selain badan
usaha.
BAB XI
KETENTUAN LAIN - LAIN