PMK Nomor 92 Tahun 2025

(1) Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan
fungsi di bidang pengelolaan BDN, melakukan:
a. penelitian atas BDN mengenai kondisi, sifat,
klasifikasi barang (kode HS), serta pengenaan
ketentuan larangan atau pembatasan; dan
b. koordinasi dengan pejabat bea dan cukai pada unit
pengawasan.
(2) Hasil penelitian dan koordin asi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan dalam
penentuan tindak lanjut atas BDN berupa:
a. pemusnahan;
b. pelelangan;
c. penetapan sebagai BMMN;
d. penyerahan kepada penyidik pegawai negeri sipil
(PPNS) DJBC; atau
e. penyerahan kepada pemili k, importir, eksportir, atau
kuasanya.
(3) BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang:
a. busuk, kedaluwarsa, tidak layak dikonsumsi, atau
rusak, segera dimusnahkan; atau
- 12 -
b. karena sifatnya:
1. tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat
menyusut, cepat busuk, seperti buah segar dan
sayur segar;
2. merusak atau mencemari barang lain, seperti
asam sulfat dan belerang;
3. berbahaya seperti barang yang mudah meledak;
atau
4. pengurusannya memerlukan b iaya tinggi seperti
barang yang harus disimpan dalam ruangan
pendingin,
segera dilelang dengan memberitahukan secara
tertulis kepada importir, eksportir, pemilik barang,
dan/atau kuasanya, sepanjang bukan merupakan
barang yang dilarang atau dibatasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.
(4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b diterbitkan dengan menggunakan
contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.