PMK Nomor 92 Tahun 2025

(1) Pemilik barang dan/atau sarana pengangkut, importir,
atau eksportir, dapat mengajukan permohonan keberatan
secara tertulis atas penetapan status barang dan/atau
sarana pengangkut sebagai BDN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1).
(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan kepada:
a. Menteri melalui Direktur KBP, dalam hal keputusan
mengenai penetapan barang dan/atau sarana
pengangkut sebagai BDN ditetapkan oleh
Direktur P2, Kepala Kantor Wilay ah, atau Kepala
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
b. Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah, dalam hal
keputusan mengenai penetapan barang dan/atau
sarana pengangkut sebagai BDN ditetapkan oleh
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai yang berada di bawah pengawasannya.
(3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia dengan
menyebutkan alasan keberatan dan dilengkapi data,
dokumen, dan/atau bukti paling sedikit meliputi:
a. keputusan penetapan BDN sebagaim ana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) yang diajukan keberatan;
b. Pemberitahuan atau pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2), atau
ayat (3);
- 17 -
c. identitas orang yang menandatangani permohonan
keberatan; dan
d. Akta Perusahaan, dalam hal diajukan oleh Badan
Hukum.
(4) Dalam hal permohonan keberatan diajukan oleh Badan
Hukum, orang yang menandatangani permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
merupakan orang yang namanya tercantum dalam akta
perusahaan.
(5) Dalam hal permohona n keberatan ditandatangani oleh
selain orang yang namanya tercantum dalam akta
perusahaan, permohonan keberatan dilengkapi dengan
surat kuasa dari orang yang namanya tercantum dalam
akta perusahaan.
(6) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan:
a. secara elektronik melalui Portal DJBC; atau
b. secara manual dan berjenjang melalui Pejabat Bea
dan Cukai yang menetapkan status barang
dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN, dalam
hal Portal DJBC belum tersedia atau mengalami
gangguan opera sional.
(7) Penyampaian permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan
atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).
(8) Per mohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.