PMK Nomor 92 Tahun 2025

(1) Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan
fungsi di bidang pengelolaan BTD atas nama Kepala
Kantor Pelayanan, menyatakan status BTD dengan
mencatat dalam BCP mengenai BTD.
(2) BTD yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disimpan di TPP atau TLB - TPP dan dipungut sewa
gudang.
(3) Sewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dihitung sejak BTD disimpan di TPP atau TLB - TPP sampai
dengan:
a. penetapan harga terendah Lelang, dalam hal BT D
akan dilelang; atau
b. pada saat barang dikeluarkan dari TPP atau TLB - TPP,
dalam hal BTD diselesaikan kewajiban pabeannya.
(4) Dalam hal terhadap BTD yang dipindahkan dari TPS ke
TPP atau TLB - TPP dikenakan biaya penimbunan TPS,
berlaku ketentuan sebagai berikut :
a. pengusaha TPS memberikan penangguhan
pembayaran biaya penimbunan BTD di TPS; dan
b. pelunasan pembayaran biaya penimbunan BTD di
TPS dilakukan oleh:
1. pemenang Lelang, pada saat barang selesai
dilelang; atau
2. importir, eksportir, pemilik barang, atau
kuasanya, pada saat barang diselesaikan
kewajiban pabeannya.
(5) Sewa gudang di TPP atau TLB - TPP atas BTD yang
diselesaikan kewajiban pabeannya sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 huruf b dibayar sesuai dengan biaya
sewa yang terutang.