PMK Nomor 92 Tahun 2025

(1) Direktur KBP atau kepala Kantor Wilayah atas nama
Menteri melakukan penelitian terhadap permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
(2) Menteri melimpahkan kewenangan dalam bentuk mandat
menerbitkan keputusan atas keberatan untuk diterima
atau ditolak kepada:
a. Direktur KBP, dalam hal keputusan mengenai
penetapan barang dan/atau sarana pengangkut
sebagai BDN ditetapkan oleh Direktur P2, Kepala
Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai; atau
b. Kepala Kantor Wilayah, dalam hal keputusan
mengenai penetapan barang dan/atau sarana
pengangkut sebagai BDN ditetapkan oleh Kepala
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
yang berada di bawah pengawasannya.
(3) Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah atas nama
Menteri memberikan keputusan atas keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 90
(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal t anda terima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
diterbitkan.
(4) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. keberatan diterima, jika tidak terjadi pelanggaran
terhadap Undang - Undang Kepabean an; atau
b. keberatan ditolak, jika telah terjadi pelanggaran
terhadap Undang - Undang Kepabeanan.
(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1):
a. keberatan diterima, Direktur KBP atau Kepala
Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitk an
keputusan Menteri mengenai pembatalan status
barang dan/atau sarana pengangkut sebagai BDN;
atau
b. keberatan ditolak, Direktur KBP atau Kepala Kantor
Wilayah atas nama Menteri menerbitkan surat
penolakan pembatalan status barang dan/atau
sarana pengangkut sebagai BDN dengan
menyebutkan alasan penolakan.
(6) Dalam hal keputusan mengenai keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam jangka
waktu 90 (sembilan puluh) hari, keberatan dianggap
diterima dan Direktur KBP atau Kepala Kantor Wilayah
atas nama Menteri menerbitkan keputusan Menteri
mengenai pembatalan status barang dan/atau sarana
pengangkut sebagai BDN.
(7) Terhadap keberatan yang diterima:
a. status sebagai BDN dibatalkan; dan
b. barang dan/atau sarana pengangkut yang
ditetapkan sebagai BDN di kembalikan kepada
pemiliknya dengan terlebih dahulu dipenuhi
kewajiban pabeannya.
- 20 -
(8) Terhadap keberatan yang ditolak, Pejabat Bea dan Cukai
yang menetapkan status barang dan/atau sarana
pengangkut sebagai BDN menyelesaikan lebih lanjut
barang yang ditetapkan sebagai BDN sesuai dengan
ketentuan perundang - undangan di bidang kepabeanan.
(9) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf a dan ayat (6) diterbitkan dengan menggunakan
contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.