PMK Nomor 92 Tahun 2025

(1) Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepa la Kantor
Pelayanan menerbitkan keputusan mengenai penetapan
untuk dilelang terhadap BDN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan Pasal 15 ayat (4)
huruf b.
- 16 -
(2) BDN yang ditetapkan penyelesaiannya dengan cara
dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diadministrasikan dalam rencana pelelangan barang.
(3) Penyelesaian dengan cara dilelang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan melalui Lelang umum.
(4) Dikecualikan dari ketentuan ditetapkan untuk dilelang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal BDN:
a. rusak berat;
b. tidak mempunyai nilai ekonomis; dan/atau
c. berupa dokumen.
(5) BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan
untuk dimusnahkan oleh Direktur P2, Kepala Kantor
Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan.
(6) Dalam hal dapat dipastikan bahwa bar ang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diselesaikan oleh
importir, eksportir, dan/atau pemiliknya, pemusnahan
dapat dilakukan tanpa menunggu jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak disimpan di TPP atau TLB - TPP.
(7) Penetapan untuk dilelang terhadap BDN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan
keputusan sesuai contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV
KEBERATAN ATAS PENETAPAN
BARANG YANG DIKUASAI NEGARA