PMK Nomor 92 Tahun 2025

(1) Direktur P2, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor
Pelayanan Utama, atau Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai melakukan Pemusnahan,
Hibah, atau pelelangan dengan penyesuaian nilai,
terhadap BTD atau BDN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan.
(2) Terhadap BTD atau BDN yang telah mendapatkan
persetujuan untuk dilakukan Pemusn ahan atau Hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut sewa
gudang di TPS, sewa gudang di TPP atau TLB - TPP, dan
biaya lain.
(3) Dalam hal BTD atau BDN tidak laku dalam pelelangan
dengan penyesuaian nilai, Direktur P2, Kepala Kantor
Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama, atau Kepala
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
menyampaikan usulan peruntukan kembali untuk
dilakukan Pemusnahan atau Hibah.
(4) Usulan peruntukan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), disampaikan sesuai ketentuan dalam Pasal 28
ayat (2).
(5) Usulan peruntukan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diterbitkan dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.