UU No. 7 Tahun 2017

KPU berwenang:

a.

»

menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN:

menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu,
menetapkan Peserta Pemilu:

menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil
rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu
anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di
setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat
hasil penghitungan suara:

menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil
Pemilu dan mengumumkannya,

menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi
anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD
kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu
anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD
kabupaten/kota,

menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan,

membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN:

mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU
Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN:

menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan
sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU
Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan
Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan
yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan
Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan
Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan,

menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana
Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan
dana Kampanye Pemilu: dan

melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan
Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.