UU No. 7 Tahun 2017

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat
menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh
satu) tahun atau lebih,

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

—.

ag

k

O.

Dg,

da

bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia,

dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa
Indonesia,

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas,
madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah
aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat:

setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa
yang bersangkutan mantan terpidana,

sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan
narkotika:

terdaftar sebagai Pemilih,
bersedia bekerja penuh waktu,

mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala
daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan
Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota
Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan
karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan
usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan
negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri
yang tidak dapat ditarik kembali:

bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,
advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau
tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang
berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain
yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,
wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(1)

an

s
tk

bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan
karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan
usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya
bersumber dari keuangan negara,

mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan:
mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan, dan

mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah
pemilihan yang bersangkutan.