PORTAL REGULASIUU
UU No. 7 Tahun 2017
Tentang
Pemilihan Umum
Sedang dibacaPasal 329Pasal 329 dari 573
☰Daftar Isi UU 7/2017573 PasalNaskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →7Nomor
2017Tahun Terbit
573Total Pasal
57.3KTotal Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 329 dari 573
57%
TEKS RESMI
Pasal 329
Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab
Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.
Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersumber dari:
a. partai politik,
b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan:
dan
c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
(3)
4
(5)
(8)
(7)
x
Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana
kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.
Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk
barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat
sumbangan itu diterima.
Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran
khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari
pembukuan keuangan partai politik.
Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud:
pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik
ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari
sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran
dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang
ditunjuk KPU.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Dana KampanyeDasar hukum merujuk regulasi ini
Dana Kampanye adalah istilah dalam kampanye atau pendanaan kampanye Pemilu yang berkaitan dengan pelaksana, metode, materi, media, jadwal,…
Kampanye PemiluDasar hukum merujuk regulasi iniKampanye Pemilu adalah istilah dalam kampanye atau pendanaan kampanye Pemilu yang berkaitan dengan pelaksana, metode, materi, media, jadwal,…
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana KampanyeDasar hukum merujuk regulasi iniLaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye adalah istilah dalam kampanye atau pendanaan kampanye Pemilu yang berkaitan dengan pelaksana,…
Partai Politik Peserta PemiluDasar hukum merujuk regulasi iniPartai Politik Peserta Pemilu adalah istilah dalam kepesertaan atau pencalonan Pemilu yang berkaitan dengan partai politik, calon perseorangan…
PemiluDasar hukum merujuk regulasi iniPemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD yang…
Peserta PemiluDasar hukum merujuk regulasi iniPeserta Pemilu adalah istilah dalam kepesertaan atau pencalonan Pemilu yang berkaitan dengan partai politik, calon perseorangan DPD, calon…
Rekening Khusus Dana KampanyeDasar hukum merujuk regulasi iniRekening Khusus Dana Kampanye adalah istilah dalam kampanye atau pendanaan kampanye Pemilu yang berkaitan dengan pelaksana, metode, materi,…
Adjudikasi Sengketa Proses PemiluDasar hukum merujuk regulasi iniAdjudikasi Sengketa Proses Pemilu adalah istilah dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan Pemilu yang berkaitan dengan sengketa proses, mediasi,…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. UU/7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 2. UU/17/2023 tentang Kesehatan
- 3. PKPU/7/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- 4. PP/18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- 5. PP/35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja