UU No. 7 Tahun 2017

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a.

melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah
kabupaten/kota terhadap:

Pa
ox

1. pelanggaran Pemilu, dan
2. sengketa proses Pemilu,

mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di
wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih
sementara dan daftar pemilih tetap,

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata
cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota,

penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota,
pelaksanaan kampanye dan dana kampanye,
pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya,

DAN w

pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
hasil Pemilu,

-

pengawasan seluruh proses penghitungan suara di
wilayah kerjanya,

8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara,
dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS
sampai ke PPK,

9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU
Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan,

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan

11l.proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD
kabupaten/kota, :

mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah
kabupaten/kota,

mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta
dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini,

mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah
kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. putusan DKPP,

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
Pemilu,

(1)

xx

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota,

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,
dan

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran
netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam
kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam
Undang-Undang ini,

mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta

melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi

arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu

di wilayah kabupaten/kota,

mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah
kabupaten/kota, dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.