UU No. 7 Tahun 2017

(1) Sekretariat Jenderal KPU bertugas:

a.
b.

g.

membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu,

memberikan dukungan teknis administratif dan
membantu pelaksanaan tugas KPU dalam
menyelenggarakan Pemilu,

membantu perumusan dan penyusunan rancangan
peraturan dan keputusan KPU,

memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi
penyelesaian sengketa Pemilu,

membantu penyusunan laporan penyelenggaraan
kegiatan dan pertanggungjawaban KPU,

membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal,
dan

membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretariat Jenderal KPU berwenang:

a.

mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU,

mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu
sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan
atas persetujuan KPU,

(3)

4

(1)

d.

k

memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, dan |

menjatuhkan sanksi administratif dan/atau
menonaktifkan sementara pegawai Sekretariat Jenderal
KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU
Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata melakukan tindakan
yang mengakibatkan terganggunya tahapan
Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung
berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban:

a.
b.
c.

menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan,
memelihara arsip dan dokumen Pemilu, dan
mengelola barang inventaris KPU.

Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab dalam hal
administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa
berdasarkan peraturan perundang-undangan.