PORTAL REGULASIUU
UU No. 7 Tahun 2017
Tentang
Pemilihan Umum
Sedang dibacaPasal 382Pasal 382 dari 573
☰Daftar Isi UU 7/2017573 PasalNaskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →7Nomor
2017Tahun Terbit
573Total Pasal
57.3KTotal Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 382 dari 573
67%
TEKS RESMI
Pasal 382
Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS dilaksanakan oleh
KPPS.
Penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik
Peserta Pemilu di TPSLN dilaksanakan oleh KPPSLN.
Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS disaksikan oleh
saksi Peserta Pemilu.
Penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik
Peserta Pemilu di TPSLN disaksikan oleh saksi Peserta
Pemilu.
Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS diawasi oleh
Pengawas TPS.
Penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik
Peserta Pemilu di TPSLN diawasi oleh Panwaslu LN. .
Penghitungan suara Peserta Pemilu di TPS dipantau oleh
pemantau Pemilu dan masyarakat.
Penghitungan suara Pasangan Calon dan Partai Politik
Peserta Pemilu di TPSLN dipantau oleh pemantau Pemilu dan .
masyarakat.
Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang
belum menyerahkan mandat tertulis pada saat pemungutan
suara harus menyerahkan mandat tertulis dari Peserta
Pemilu kepada ketua KPPS/KPPSLN.
(1)
2)
(1)
2
3)
4)
5)
(65)
(7)
(8)
0)
ara
P1
- 234 -
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Partai Politik Peserta PemiluDasar hukum merujuk regulasi ini
Partai Politik Peserta Pemilu adalah istilah dalam kepesertaan atau pencalonan Pemilu yang berkaitan dengan partai politik, calon perseorangan…
PemiluDasar hukum merujuk regulasi iniPemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD yang…
Pemungutan SuaraDasar hukum merujuk regulasi iniPemungutan Suara adalah istilah dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang berkaitan dengan TPS, perlengkapan, pemberian suara, keabsahan…
Penghitungan SuaraDasar hukum merujuk regulasi iniPenghitungan Suara adalah istilah dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang berkaitan dengan TPS, perlengkapan, pemberian suara, keabsahan…
Peserta PemiluDasar hukum merujuk regulasi iniPeserta Pemilu adalah istilah dalam kepesertaan atau pencalonan Pemilu yang berkaitan dengan partai politik, calon perseorangan DPD, calon…
Saksi Peserta PemiluDasar hukum merujuk regulasi iniSaksi Peserta Pemilu adalah istilah dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang berkaitan dengan TPS, perlengkapan, pemberian suara,…
Adjudikasi Sengketa Proses PemiluDasar hukum merujuk regulasi iniAdjudikasi Sengketa Proses Pemilu adalah istilah dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan Pemilu yang berkaitan dengan sengketa proses, mediasi,…
Akun Media Sosial KampanyeDasar hukum merujuk regulasi iniAkun Media Sosial Kampanye adalah istilah dalam kampanye atau pendanaan kampanye Pemilu yang berkaitan dengan pelaksana, metode, materi,…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 3 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. UU/7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 2. UU/17/2023 tentang Kesehatan
- 3. PKPU/7/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- 4. PP/18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- 5. PP/35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja