UU No. 7 Tahun 2017

KPU berkewajiban:

a.

b.
c.

melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu
secara tepat waktu,

memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara:

menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu
kepada masyarakat,

melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi
arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut
dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia,

mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan
Penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan
tembusan kepada Bawaslu,

membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU:

menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemilu kepada
Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji
pejabat,

melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas
pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu:

menyediakan data hasil Pemilu secara nasional:

melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih
secara berkelanjutan dengan memperhatikan data
kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

melaksanakan putusan DKPP: dan

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.