PORTAL REGULASIUU
UU No. 7 Tahun 2017
Tentang
Pemilihan Umum
Sedang dibacaPasal 94Pasal 94 dari 573
☰Daftar Isi UU 7/2017573 PasalNaskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →7Nomor
2017Tahun Terbit
573Total Pasal
57.3KTotal Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 94 dari 573
16%
TEKS RESMI
Pasal 94
Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan
pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan
serta pelanggaran Pemilu,
b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing,
memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu,
»
berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait, dan
d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Pemilu.
2
(3)
&
“PRESIDEN
-REPUBLIK INDONESIA
Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu
bertugas:
a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran
Pemilu,
b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu,
menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu,
dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu,
dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu, dan
d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu
bertugas:
a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses
Pemilu,
b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu,
c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa,
d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu,
dan
€. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Adjudikasi Sengketa Proses PemiluDasar hukum merujuk regulasi ini
Adjudikasi Sengketa Proses Pemilu adalah istilah dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan Pemilu yang berkaitan dengan sengketa proses, mediasi,…
Kode Etik Penyelenggara PemiluDasar hukum merujuk regulasi iniKode Etik Penyelenggara Pemilu adalah istilah kelembagaan dalam penyelenggaraan atau pengawasan Pemilu yang berkaitan dengan struktur, badan ad…
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara PemiluDasar hukum merujuk regulasi iniPelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah istilah kelembagaan dalam penyelenggaraan atau pengawasan Pemilu yang berkaitan dengan struktur, badan…
Pelanggaran PemiluDasar hukum merujuk regulasi iniPelanggaran Pemilu adalah istilah dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan pencegahan, temuan, laporan, klarifikasi,…
PemiluDasar hukum merujuk regulasi iniPemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD yang…
Pencegahan Pelanggaran PemiluDasar hukum merujuk regulasi iniPencegahan Pelanggaran Pemilu adalah istilah dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan pencegahan, temuan, laporan,…
Pengawasan PemiluDasar hukum merujuk regulasi iniPengawasan Pemilu adalah istilah dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan pencegahan, temuan, laporan, klarifikasi,…
Penyelenggara PemiluDasar hukum merujuk regulasi iniPenyelenggara Pemilu adalah istilah kelembagaan dalam penyelenggaraan atau pengawasan Pemilu yang berkaitan dengan struktur, badan ad hoc, petugas,…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 1 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. UU/7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 2. UU/17/2023 tentang Kesehatan
- 3. PKPU/7/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- 4. PP/18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- 5. PP/35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja