UU No. 7 Tahun 2017

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
diberhentikan sementara karena:

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih,

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu,
atau

c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (3).

Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU, KPU
Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena
tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan
keputusan:

a. Presiden untuk anggota KPU,
b. KPU untuk anggota KPU Provinsi, dan
Cc. KPU untuk anggota KPU Kabupaten/Kota.

4

(5)

(6)

Lg

Dalam hal keputusan pengaktifan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan
sendirinya anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota aktif kembali.

Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan
rehabilitasi nama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan
dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang
bersangkutan dinyatakan berhenti berdasarkan Undang-
Undang ini.