UU No. 7 Tahun 2017

Panwaslu Kecamatan berwenang:

a.

menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan
dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu,

memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah
kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan
pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam
Undang-Undang ini,

merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan
melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil

pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua
pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,

xx
29, £

mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban
Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan
pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu
Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai
sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak
terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan
pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan,

membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat
serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa,
dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota,

mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan
memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa, dan

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.