UU No. 7 Tahun 2017

Bawaslu berwenang:

a.

menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan
dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
Pemilu,

memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran
administrasi Pemilu,

memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik
uang,

menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan
memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu,

merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan
mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur
sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia,
dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia,

mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara
berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai
sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak
terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan
pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan
tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu,

mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
dan Panwaslu LN,

mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota
Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan
anggota Panwaslu LN, dan

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.