PORTAL REGULASIUU
UU No. 7 Tahun 2017
Tentang
Pemilihan Umum
Sedang dibacaPasal 111Pasal 111 dari 573
☰Daftar Isi UU 7/2017573 PasalNaskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →7Nomor
2017Tahun Terbit
573Total Pasal
57.3KTotal Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 111 dari 573
19%
TEKS RESMI
Pasal 111
Panwaslu LN bertugas:
a.
mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di
luar negeri, yang terdiri atas:
1.
9.
10.
pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih
sementara, hasil perbaikan daftar pemilih, dan daftar
pemilih tetap,
pelaksanaan kampanye di luar negeri,
pengawasan terhadap logistik Pemilu dan
pendistribusiannya di luar negeri,
pelaksanaan pemungutan suara dan proses
penghitungan suara di setiap TPSLN,
pengawasan terhadap berita acara penghitungan suara
dan sertifikat hasil penghitungan suara,
proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPLN dari
seluruh TPSLN,
pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPSLN,
pengumuman hasil penghitungan suara dari TPSLN yang
ditempelkan di sekretariat Panwaslu LN,
pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke PPLN, dan
pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, .
mencegah terjadinya praktik politik uang di luar negeri,
mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta
dalam kegiatan kampanye di luar negeri sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini,
mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan
jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
Ta
mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
di luar negeri, dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Daftar PemilihDasar hukum merujuk regulasi ini
Daftar Pemilih adalah istilah dalam pendaftaran dan pemutakhiran pemilih yang berkaitan dengan hak memilih, sumber data, pencocokan data,…
Daftar Pemilih SementaraDasar hukum merujuk regulasi iniDaftar Pemilih Sementara adalah istilah dalam pendaftaran dan pemutakhiran pemilih yang berkaitan dengan hak memilih, sumber data, pencocokan…
Daftar Pemilih TetapDasar hukum merujuk regulasi iniDaftar Pemilih Tetap adalah istilah dalam pendaftaran dan pemutakhiran pemilih yang berkaitan dengan hak memilih, sumber data, pencocokan…
Data PemilihDasar hukum merujuk regulasi iniData Pemilih adalah istilah dalam pendaftaran dan pemutakhiran pemilih yang berkaitan dengan hak memilih, sumber data, pencocokan data,…
PemiluDasar hukum merujuk regulasi iniPemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD yang…
Pemilu LanjutanDasar hukum merujuk regulasi iniPemilu Lanjutan adalah istilah dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang berkaitan dengan TPS, perlengkapan, pemberian suara, keabsahan…
Pemilu SusulanDasar hukum merujuk regulasi iniPemilu Susulan adalah istilah dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang berkaitan dengan TPS, perlengkapan, pemberian suara, keabsahan…
Pemungutan SuaraDasar hukum merujuk regulasi iniPemungutan Suara adalah istilah dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang berkaitan dengan TPS, perlengkapan, pemberian suara, keabsahan…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. UU/7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 2. UU/17/2023 tentang Kesehatan
- 3. PKPU/7/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- 4. PP/18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- 5. PP/35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja