UU No. 7 Tahun 2017

(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
berhenti antarwaktu karena:

2

(3)

a.
b.

Cc.

meninggal dunia,

berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan
tugas, dan kewajiban, atau

diberhentikan dengan tidak hormat.

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c apabila:

a.

b.

tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota:

melanggar sumpah /janji jabatan dan/atau kode etik:

tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 3
(tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah,

dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana
lainnya,

tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan
kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa
alasan yang jelas, atau

melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam
mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan ketentuan:

a.

anggota KPU diberhentikan oleh Presiden,

4

(1)

2

3)

b. anggota KPU Provinsi diberhentikan oleh KPU, dan
C. anggota KPU Kabupaten/Kota diberhentikan oleh KPU.

Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau
KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan
peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan
oleh DPR,

b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU
Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan
yang dilakukan oleh KPU, dan

c. anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon
anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat
berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU.