UU No. 7 Tahun 2017

Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik,
kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menjadi
Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon dan
calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon
anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan
Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan
Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta
ditetapkan dengan keputusan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia.

2

(3)

(Gi)

"a

Dalam hal masih terdapat perselisihan atas putusan
Mahkamah Partai atau nama lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang
menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan Pasangan
Calon dan calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi,
dan calon anggota DPRD kabupaten/kota merupakan
kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan
didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia.

Putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan/atau
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
ayat (2) wajib didaftarkan ke kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru
dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
dan hak asasi manusia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya persyaratan.

Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai
Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum selesai,
sementara batas waktu pendaftaran Pasangan Calon, calon
anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan calon
anggota DPRD kabupaten/kota di KPU Provinsi atau KPU
Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Partai Politik
yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan
Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPRD
provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota adalah
kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalami
keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB III
JUMLAH KURSI DAN DAERAH PEMILIHAN