UU No. 7 Tahun 2017

Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas
pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

Jumlah anggota:
a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang,
b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang,

c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima)
orang, dan

d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.

Jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di setiap
kelurahan/ desa sebanyak 1 (satu) orang.

Jumlah anggota Panwaslu LN berjumlah 3 (tiga) orang.
Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN terdiri atas seorang
ketua merangkap anggota dan anggota.

Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu.

Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu Kabupaten/Kota,
ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN dipilih
dari dan oleh anggota.

x

"REPUBLIK INDONESIA

(10) Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua
Panwaslu LN mempunyai hak suara yang sama.

(11) Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan
perempuan paling sedikit 30Y6 (tiga puluh persen).

(12) Jabatan Ketua dan anggota Bawaslu, ketua dan anggota
Bawaslu Provinsi, ketua dan anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah /janji.

(13) Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali
masa jabatan pada tingkatan yang sama.

Bagian Ketiga
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban