UU No. 7 Tahun 2017

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

a.

b.

melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu
dengan tepat waktu,

memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara:

menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu
kepada masyarakat,

melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan
Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi,

mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi
arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga
kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia,

(1)

PA

k

ig

mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,

menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan
Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta
menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu:

membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU
Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota
KPU Kabupaten/Kota:

melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu
Kabupaten/Kota:

menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada
tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama
7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota,

melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih
secara berkelanjutan dengan memperhatikan data
kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

melaksanakan putusan DKPP: dan

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.