UU No. 7 Tahun 2017

PPK bertugas:

a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di
tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota:

b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU
Kabupaten/Kota,

c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil
penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD,
Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi,
serta anggota DPRD Kabupaten/Kota di kecamatan yang
bersangkutan berdasarkan berita acara hasil
penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi
Peserta Pemilu,

d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya:

e. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang
PPK kepada masyarakat,

f.

Ta

bk

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) PPK berwenang:

a.

b.

mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh
TPS di wilayah kerjanya,

melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,
KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dan

melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) PPK berkewajiban:

a.

membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar
pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap,

membantu KPU Kabupaten/Kota dalam
menyelenggarakan Pemilu,

menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan,

melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU,
KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dan

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

tk