UU No. 7 Tahun 2017

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data
kependudukan dalam bentuk:

(2)

(3)

4

(5)

(6)

m

a. data agregat kependudukan per kecamatan sebagai
bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan
anggota DPRD kabupaten/kota,

b. data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan
bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara, dan

c. data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di
luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan
daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.

Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri
Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas)
bulan sebelum hari pemungutan suara.

Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus
sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri
kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum
hari pemungutan suara.

Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU
dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya
data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Luar Negeri.

Data kependudukan yang telah disinkronkan oleh
Pemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menjadi data penduduk potensial pemilih Pemilu.

Data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan dalam waktu yang
bersamaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah paling
lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan
suara dengan mekanisme:

a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU, dan
b. Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU.

Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat
tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dijadikan sebagai data pembanding daftar pemilih
tetap Pemilu terakhir.

(8)

(1)

P)

(3)

Pemerintah memberikan data kependudukan yang
dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai
bahan tambahan dalam pemutakhiran data Pemilih.