UU No. 7 Tahun 2017

Anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diberhentikan
dengan tidak hormat apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS,
KPPS, PPLN, dan KPPSLN,

b. melanggar sumpahj/janji jabatan dan/atau kode etik:

c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa
alasan yang sah,

d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana Pemilu dan/atau tindak pidana
lainnya,

e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan
kewajibannya tanpa alasan yang jelas: atau

f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPK,
PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN dalam mengambil
keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemberhentian anggota PPK, PPS, dan KPPS yang telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f
didahului dengan verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota.

(3)

4

(5)

(1)

(2)

(3)

(3)

x

Pemberhentian anggota PPLN dan KPPSLN yang telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f
didahului dengan verifikasi oleh KPU.

Dalam hal rapat pleno KPU Kabupaten/Kota memutus
pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara
sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya
keputusan pemberhentian.

Dalam hal rapat pleno KPU memutus pemberhentian anggota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota yang
bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota
PPLN dan KPPSLN sampai dengan diterbitkannya keputusan
pemberhentian.

Bagian Kesembilan
Peraturan dan Keputusan KPU