UU No. 7 Tahun 2017

Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan
Kampanye Pemilu di tingkat provinsi terhadap kemungkinan
adanya kesengajaan atau kelalaian:

a. anggota KPU Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai
sekretariat KPU Provinsi melakukan tindak pidana Pemilu
atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan
terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang
berlangsung, atau

b. pelaksana kampanye, tim kampanye, dan/atau peserta:
kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau
pelanggaran administratif — yang mengakibatkan
terganggunya — Kampanye Pemilu yang sedang
berlangsung.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bawaslu Provinsi:

a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap
ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu,

b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran
Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana,

(1)

(2)

(3)

3
Xx

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi
tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk
ditindaklanjuti,

d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran
tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu,

e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar ,
untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang
berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu
atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh
anggota KPU Provinsi, sekretaris dan/atau pegawai
sekretariat KPU Provinsi, dan/atau

f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU
Provinsi, sekretaris, dan/atau pegawai sekretariat KPU
Provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu
atau administratif yang mengakibatkan terganggunya .
Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.