UU No. 7 Tahun 2017

Bawaslu bertugas:

a. menyusun standar tata laksana pengawasan
Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap
tingkatan,

b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:

1. pelanggaran Pemilu, dan
2. sengketa proses Pemilu,

c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri
atas:

1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu,
2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU,
3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, dan

xx

4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan
Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu,
yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih
sementara serta daftar pemilih tetap,

2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD
kabupaten/kota,

3. penetapan Peserta Pemilu,

4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon,
calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon
anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye,
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya,

7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
hasil Pemilu di TPS,

8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan
suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari
tingkat TPS sampai ke PPK,

9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK,
KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU,

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara
ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan

11. penetapan hasil Pemilu,
mencegah terjadinya praktik politik uang,

mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas
anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota
Kepolisian Republik Indonesia,

mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri
atas:

1. putusan DKPP,

(1)

pa

tbk

Se

RON,

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
Pemilu,

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota,

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,
dan

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran
netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota
Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota
Kepolisian Republik Indonesia,

menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilu kepada DKPP,

menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada
Gakkumdu,

mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi
arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

mengevaluasi pengawasan Pemilu,
mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU, dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.