UU No. 7 Tahun 2017

Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau
KPU Kabupaten/Kota adalah: ,

a. Warga Negara Indonesia:

b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 (empat
puluh) tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling
rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota

KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga
puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota,

«

setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945:

- mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur,

dan adil,

memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan
dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan
kepartaian,

berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) untuk calon
anggota KPU, KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah
menengah atas atau sederajat untuk calon anggota KPU
Kabupaten/Kota,

berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia bagi anggota KPU, di wilayah provinsi yang
bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau di wilayah
kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU
Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda
penduduk,

. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari

penyalahgunaan narkotika:

mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar
sebagai calon,

mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di
pemerintahan, dan/atau badan usaha milik
negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar
sebagai calon,

bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan
tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi
anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,
yang dibuktikan dengan surat pernyataan:

tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:

2

(1)

2)

(3)

(4)

tx

m. bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan
surat pernyataan,

n. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di
pemerintahan, dan/atau badan usaha milik
negara/badan usaha milik daerah selama masa
keanggotaan apabila terpilih: dan

o. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama
Penyelenggara Pemilu.

Dalam hal calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota seorang petahana, tim seleksi
memperhatikan rekam jejak dan kinerja selama menjadi
anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian