UU No. 7 Tahun 2017

Bawaslu Provinsi bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi
terhadap:

1. pelanggaran Pemilu, dan
2. sengketa proses Pemilu,

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di
wilayah provinsi, yang terdiri atas:

1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu,

2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih
sementara dan daftar pemilih tetap,

3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata
cara pencalonan anggota DPRD provinsi,

4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD
provinsi,

5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye,
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya,

7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
hasil Pemilu,

8. penghitungan suara di wilayah kerjanya,

xx

9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara,
dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai
ke PPK,

10.rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang
dilakukan oleh KPU Provinsi,

11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,
Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan

12. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi,
mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi,

mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta
dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini,

mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah
provinsi, yang terdiri atas:

1. putusan DKPP,

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa
Pemilu,

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota,

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,
dan

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran
netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam
kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini,

mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta
melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi
arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang:
undangan,

mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
di wilayah provinsi,
mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi, dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.