UU No. 7 Tahun 2017

Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu
karena:

a. meninggal dunia,

b. berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan
tugas, wewenang, dan kewajiban, atau

c. diberhentikan dengan tidak hormat.

Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN diberhentikan dengan
tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa,

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik,

c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama
3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang
sah,

d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana
lainnya, atau

e. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan
kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa
alasan yang jelas.

(3)

4

Ta
xXx

Pemberhentian anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan ketentuan:

a. anggota Bawaslu diberhentikan oleh Presiden:

b. anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan
Panwaslu LN diberhentikan oleh Bawaslu. |

Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN yang berhenti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:

a. anggota Bawaslu digantikan oleh calon anggota Bawaslu
urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang
dilakukan oleh DPR,

b. anggota Bawaslu Provinsi digantikan oleh calon anggota
Bawaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil
seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu,

Cc. anggota Bawaslu Kabupaten/Kota digantikan oleh calon
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat
berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh
Bawaslu,

d. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon
anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat
berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh
Bawaslu Kabupaten/Kota,

e. anggota Panwaslu Kelurahan/Desa digantikan oleh calon
anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh.
Panwaslu Kecamatan, dan .

f. anggota Panwaslu LN digantikan oleh calon anggota
Panwaslu LN lainnya yang ditetapkan oleh Bawaslu atas
usul kepala perwakilan Republik Indonesia setempat.

(1)

2

(3)

4

(5)

(6)

gg)

x