UU No. 7 Tahun 2017

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata
usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di
Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468,
dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama
5S (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.

Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan
melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
diterimanya gugatan oleh pengadilan tata usaha negara.

Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim
memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak dapat dilakukan upaya hukum.

(6)

1g)

8)

(1)

(2)

3

4

(5)

gag

Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus
gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan
lengkap.

Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta
tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama
3 (tiga) hari kerja.