UU No. 7 Tahun 2017

Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan
tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
membentuk Gakkumdu.

Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat
pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota.

Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung
Republik Indonesia.

Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan
tindak pidana Pemilu.

5)

(65)

(7)

(8)

1)

(10)

(11)

(1)

(2)

NY
Eh
P4
-
Eh,

- 289 -

Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari
instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.

Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada
penyidik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Gakkumdu.

Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota.

Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran
Bawaslu.

Untuk pembentukan Gakkumdu di luar negeri, Bawaslu,
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung
Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar
Negeri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan
Peraturan Bawaslu.