PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1032 , Direktorat Investigasi Keuangan Daerah
menyelenggarakan fungsi:
a. pe rumusan dan pengevaluasian rencana aksi Direktorat
Investigasi Keuangan Daerah dengan mengidentifikasi IKU
berdasarkan Renstra dan RIR BPK;
- 411 -
b. perumusan rencana kegiatan Direktorat Investigasi
Keuangan Daerah berdasarkan rencana aksi serta tugas
dan fungsi Di rektorat Investigasi Keuangan Daerah ;
c. pelaksaaan reviu usulan pemeriksa/tim pemeriksa untuk
melaksanakan penelaahan informasi awal pemeriksaan
investigatif, penelahaan informasi awal pemeriksaan
investigatif dalam rangka penghitungan kerugian daerah,
pemer iksaan investigatif, pemeriksaan investigatif dalam
rangka penghitungan kerugian daerah, dan pemberian
keterangan ahli terkait kerugian daerah ;
d. pengelolaan permintaan pemeriksaan investigatif,
permintaan pemeriksaan investigatif dalam rangka
penghitungan k erugian daerah dan permintaan pemberian
keterangan ahli dari instansi yang berwenang ;
e. pengendalian kegiatan penelaahan informasi awal
pemeriksaan investigatif , penelaahan informasi awal
pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan
kerugian daerah, pemeriksaan investigatif, dan
pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan
kerugian daerah ;
f. pelaksanaan reviu hasil pemerolehan keyakinan mutu
pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan investigatif
dalam rangka penghitungan kerugian daerah ;
g. pe mantauan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan
investigatif dan laporan hasil pemeriksaan investigatif
dalam rangka penghitungan kerugian daerah yang
disampaikan kepada instansi yang berwenang;
h. penyiapan pelaksanaan koordinasi pemeriksaan atas
perma salahan yang berindikasi kecurangan;
i. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK yang akan
disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat pekerjaannya;
j. pemutakhiran database pemeriksaan investigatif,
pemeriksaan investigatif dalam rangka p enghitungan
kerugian daerah , dan pemberian keterangan ahli ;
k. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugas
Direktorat Investigasi Keuangan Daerah ;
l. pelaksanaan manajemen risiko , manajemen perubahan,
dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas
Dire ktorat Investigasi Keuangan Daerah ;
m. penyusunan laporan kinerja Direktorat Investigasi
Keuangan Daerah ; dan
n. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada kepada
Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi .