PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

Bidang Pemeriksaan Daerah Khusus Jakarta IV mempunyai
tugas:
a. pada entitas dalam lingkup Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Jakarta yang memiliki fungsi tata ruang dan
lingkungan hidup, perumahan da n pekerjaan umum,
perhubungan dan sosial, serta unit pelaksana teknis
daerah terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil
pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantau an penyelesaian ganti
kerugian daerah;
5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah
daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang
dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akun tan
publik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang -
undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan
untuk penyusunan sumbangan IHPS dan IHPL , baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa
BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan
atas nama BPK;
- 230 -
8. melakukan pembahasan tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern
pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang
akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi sistem
informasi pemeriksaan; dan
b. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BPK
Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Bagian Ke sembilan Belas
BPK Perwakilan Provinsi Banten