PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

(1) Subbidang Kepaniteraan Kerugian Negara I I.A mempunyai
tugas :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
kepaniteraan kerugian negara /daerah ;
b. menyelenggarakan kepaniteraaan tuntutan
perbendaharaan untuk penilaian dan/atau
penetapan kerugian negara /daerah yang dilakukan
oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD , dan
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan
negara /daerah ;
- 78 -
c. menyiapkan bahan penyusunan konsep
pertimbangan BPK atas penyelesaian kerugian
negara /daerah ; dan
d. menyiapkan bahan penyusunan konsep rekomendasi
BPK atas penghapusan piutang negara /daerah yang
berasal dari tuntutan ganti rugi ,
pada entitas pemeriksaan Ditjen PKN II, Ditjen PKN IV ,
serta BPK Perwakilan w ilayah Bali, Nusa Tenggara, dan
Kalimantan .
(2) Subbidang Kepaniteraan Kerugian Negara II.B mempunyai
tugas :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang
kepaniteraan kerugian negara /daerah ;
b. menyelenggarakan kepaniteraaan tuntutan
perbendaharaan untuk penilaian dan/atau
penetapan kerugian negara /daerah yang dilakukan
oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD , dan
lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan
negara /daerah ;
c. menyiapkan bahan penyusunan konsep
pertimbangan BPK atas penyelesaian kerugian
negara /daerah ; dan
d. menyiapkan bahan penyusunan konsep rekomendasi
BPK atas penghapusan piutang negara /daerah yang
berasal dari tuntutan ganti rugi ,
pada entitas pemeriksaan Ditjen PKN VI, Ditjen PKN VIII
dan Organisasi Internasional , serta BPK Perwakilan
wilayah Sulawesi, Maluku , dan Papua .
Bagian Keempat
Pusat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum