PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

Bidang Pemeriksaan Sumatera Barat II mempunyai tugas:
a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman,
Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kota
Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam,
Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar,
Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan BUMD, serta
lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
1. merumuskan rencana kegiatan;
2. mengusulkan tim pemeriksa;
3. melakukan pemero lehan keyakinan mutu hasil
pemeriksaan;
4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian ganti
kerugian daerah;
5. menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah
daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang
dilaksanakan oleh Pemeri ksa BPK, pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan
publik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang -
undangan;
7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan
untuk penyusunan sumbangan IHPS dan IHPL , baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa
BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan
atas nama BPK;
8. melakukan pembahasan tindak lanjut rekomendasi
hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern
pada entitas terperiksa;
9. memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
hasil pe meriksaan;
10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang
akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi sistem
informasi pemeriksaan; dan
b. menyiapkan bahan penyusunan lapo ran kinerja BPK
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Bagian Kesebelas
BPK Perwakilan Provinsi Riau